NADIKABAR.COM — Penilaian MSCI terhadap pasar modal Indonesia ternyata menimbulkan rasa ingin tahu regulator jasa keuangan Jepang. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

"Mereka menanyakan tentang MSCI, karena it can happen to other country. Bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita berkomunikasi dan lain-lain. Jadi, inilah, kita sama-sama belajar karena mereka pernah punya pengalaman dengan rating agency di masa lalu. Jadi kita saling bertukar informasi," terang perempuan yang biasa disapa Kiki di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11/2026).

Menurut Kiki pihak Jepang sempat bertanya soal penilaian MSCI bisa membuat pasar modal Indonesia sempat jatuh.

"Bagaimana sebuah global rating index provider pengumumannya bisa menyebabkan market kita seperti kemarin, g 11% lebih. Ke depannya ya mereka harus lebih transparan juga," tutur Kiki.

Kiki juga sebelumnya menceritakan pihak Indonesia sempat bertemu dengan perwakilan MSCI, bahkan sampai 18 kali. Termasuk pertemuan di Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan tersebut, menurut Kiki, pihak MSCI mengapresiasi perkembangan yang terjadi di pasar modal Indonesia.

Ke depan, Kiki melanjutkan, OJK akan kembali melakukan langkah-langkah penegakan hukum di pasar modal

"Nanti lihat beberapa hari ini kemungkinan kita akan tindak lanjut lagi untuk yang sisi enforcement, ini adalah keseriusan kita melakukan enforcement. Langkah lainnya sudah kita lakukan seperti terkait likuiditas, transparansi, HSC. HSC bahkan kita sudah bentuk komite untuk mendampingi tim Bursa Efek Indonesia dalam menentukan mana yang masuk HSC," jelas Kiki.

Kiki menambahkan, langkah-langkah di atas sekaligus menunjukkan kepada investor soal keseriusan dalam mereformasi pasar modal Indonesia.

"Itu adalah hal-hal yang kita lakukan, dan itu beyond daripada yang diminta MSCI di awal. Seperti HSC itu mungkin di dunia cuma Indonesia dan Hong Kong yang punya. Kemudian kalau klasifikasi investor, kita yang paling granular. Tinggal 9-10 klasifikasi, di tempat lain nggak sebanyak kita," terang Kiki.

"Terus kemudian keterbukaan, yang lain 5%, kita 1% sudah kita buka, bahkan itu bersama dengan afiliasinya. Kemudian sanksi juga sudah kita berikan, kita terus gencarkan enforcement di pasar modal," sambungnya.