NADIKABAR.COM — Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mewajibkan pengembang pusat data (data center) membangun dan mengoperasikan instalasi pengolahan air mandiri berbasis teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk memenuhi kebutuhan operasional.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk mendukung perkembangan investasi pusat data tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber air dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Secara teknis, pengembangan ekosistem data center di KEK Nongsa Digital Park (NDP) maupun kawasan industri Kabil telah didorong menggunakan model pengelolaan air mandiri berbasis teknologi SWRO,” kata Ariastuty dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Jumat.
Ia menjelaskan, berdasarkan data BP Batam, dari enam pelaku usaha pusat data yang terdata, satu telah beroperasi, satu masih dalam tahap konstruksi, dan empat lainnya berada pada tahap perencanaan konstruksi.
Di kawasan Nongsa Digital Park, pengelola kawasan telah memiliki embung internal untuk kebutuhan pemeliharaan kawasan.
Sementara itu, dukungan pasokan air dari Waduk Duriangkang untuk fasilitas pusat data hanya bersifat sementara dan sangat terbatas selama tahap konstruksi serta persiapan fasilitas.
“Dua pelaku usaha pusat data lainnya di kawasan Nongsa masih dalam tahap rencana pengembangan. Adapun dua pelaku usaha di kawasan Kabil juga belum beroperasi dan masih berada dalam tahap perencanaan konstruksi,” katanya.
Ariastuty menekankan pentingnya membedakan kebutuhan air aktual dari fasilitas yang telah beroperasi dengan kebutuhan yang diproyeksikan dari proyek-proyek yang masih dalam tahap perencanaan.
Di tengah kebutuhan air yang terus berkembang, BP Batam juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat ketahanan pasokan air bagi masyarakat, melalui optimalisasi sumber air baku, perbaikan jaringan distribusi, dan percepatan pembangunan infrastruktur air.
”Saat ini kami juga sedang dalam diskusi bersama agar dapat kembali dilaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan berkoordinasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),” katanya.
BP Batam turut memprioritaskan pemasangan sistem pemantauan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) untuk mendeteksi kebocoran dan memantau kondisi operasional jaringan secara berkelanjutan.
Selain itu, BP Batam menjajaki kemitraan dengan pihak swasta dan instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS), untuk mempercepat diversifikasi sumber pasokan air.
Penjajakan tersebut mencakup pengembangan teknologi SWRO serta tindak lanjut potensi pasokan air dari Kabupaten Lingga dan Bintan.
Untuk jangka panjang, pembangunan waduk baru turut menjadi salah satu opsi, meskipun proses pembangunan hingga dapat dimanfaatkan diperkirakan membutuhkan waktu lima hingga tujuh tahun.
“Seluruh opsi perlu dijalankan secara terpadu agar Batam tidak hanya mengatasi kebutuhan air saat ini, tetapi juga membangun ketahanan pasokan air yang berkelanjutan,” kata Ariastuty.
