NADIKABAR.COM — Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyebutkan hunian vertikal potensial dikembangkan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggunakan skema rumah subsidi, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Heru mengatakan hunian vertikal seperti rumah susun atau apartemen sederhana setinggi empat lantai, bisa menjadi salah satu solusi di tengah keterbatasan lahan untuk membangun rumah tapak, contohnya di Kota Batam.
"Lahan di Batam semakin terbatas, sehingga ke depan harga rumah akan semakin mahal. Dampaknya, keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengakses rumah layak dan terjangkau pun kian sulit," kata Heru di Kota Tanjungpinang, Kepri, Sabtu.
Dia menyampaikan pemerintah pusat sudah membuat regulasi penyesuaian harga hunian vertikal di tiap-tiap provinsi, termasuk regulasi FLPP saat ini sudah bisa masuk ke pembiayaan hunian vertikal.
