Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah terkait di Kepri bersama pengembang dapat memetakan sekaligus mengusulkan pembangunan hunian vertikal kepada BP Tapera, dengan catatan memiliki lahan dan adanya permintaan dari masyarakat.

"Untuk lahannya bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah atau BP Batam, lalu tinggal undang pengembang untuk bangun, dan BP Tapera sebagai debitur siap menyalurkan pembiayaan lewat skema FLPP Rumah Subsidi," ungkapnya.

Heru menambahkan harga hunian vertikal di wilayah Kepri ditetapkan maksimal Rp600 juta, dengan tenor maksimal 40 tahun.