NADIKABAR.COM — Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menilai pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui pemulihan hasil tindak pidana.
"Pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya merupakan langkah strategis dan bersejarah dalam komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi. UU ini untuk memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh para pelakunya," kata Djumala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Sidang Paripurna pada 19 November 2026.
Djumala mengatakan kehadiran regulasi tersebut dapat memperkuat pendekatan pemberantasan korupsi, tidak hanya melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga dengan mengejar dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.
Menurut dia, upaya pemulihan aset atau asset recovery menjadi instrumen penting untuk memastikan tindak pidana korupsi tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya sekaligus menyelamatkan kekayaan publik.
Mantan Duta Besar RI untuk Austria dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Wina itu menyebut UU Perampasan Aset juga memiliki relevansi dengan standar hukum internasional dalam pemberantasan korupsi.