Ia menjelaskan Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.
Dalam konvensi tersebut, Pasal 31 mengatur pentingnya pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana korupsi. Sementara Pasal 54 dan 55 mendorong mekanisme pemulihan aset melalui kerja sama internasional, termasuk kemungkinan perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu sesuai hukum nasional.
Djumala menilai UU Perampasan Aset menjadi langkah penting untuk menyelaraskan instrumen hukum Indonesia dengan standar internasional dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan.
Ia berharap regulasi tersebut dapat mendorong perubahan pendekatan pemberantasan korupsi yang selama ini lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku menjadi upaya yang juga efektif mengejar dan mengembalikan hasil kejahatan.
Namun, Djumala mengingatkan efektivitas penerapan UU Perampasan Aset perlu didukung penegakan hukum yang transparan, pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta jaminan kepastian hukum.
Menurut dia, pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan sebagai alat politik untuk menekan pihak-pihak tertentu.