Ia juga menilai UU Perampasan Aset bukan satu-satunya instrumen hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap tindak pidana korupsi, sehingga penerapannya perlu berjalan seiring dengan upaya penegakan hukum lainnya.

Djumala mengapresiasi DPR RI, khususnya Komisi III, yang telah menyelesaikan agenda legislasi tersebut. Ia menilai pengesahan UU Perampasan Aset tidak hanya menjadi capaian dalam pembentukan regulasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik.

Menurut dia, upaya menghadirkan keadilan dan melindungi masyarakat dari dampak kerugian akibat korupsi mencerminkan sila kedua Pancasila. Proses pembahasan dan pengambilan keputusan melalui mekanisme demokrasi serta musyawarah di DPR mencerminkan sila keempat.

Sementara itu, pengembalian aset hasil korupsi kepada negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dinilai sejalan dengan sila kelima Pancasila.

"Pengesahan UU ini menjadi awal babak baru pemberantasan korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari seberapa besar aset negara dapat diselamatkan dan dikembalikan untuk kemakmuran rakyat. Secara ideal-normatif, pengesahan UU Perampasan Aset ini merupakan refleksi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik," kata Djumala.