NADIKABAR.COM — Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menilai pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui pemulihan hasil tindak pidana.
"Pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya merupakan langkah strategis dan bersejarah dalam komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi. UU ini untuk memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh para pelakunya," kata Djumala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Sidang Paripurna pada 19 November 2026.
Djumala mengatakan kehadiran regulasi tersebut dapat memperkuat pendekatan pemberantasan korupsi, tidak hanya melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga dengan mengejar dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.
Menurut dia, upaya pemulihan aset atau asset recovery menjadi instrumen penting untuk memastikan tindak pidana korupsi tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya sekaligus menyelamatkan kekayaan publik.
Mantan Duta Besar RI untuk Austria dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Wina itu menyebut UU Perampasan Aset juga memiliki relevansi dengan standar hukum internasional dalam pemberantasan korupsi.
Ia menjelaskan Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.
Dalam konvensi tersebut, Pasal 31 mengatur pentingnya pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana korupsi. Sementara Pasal 54 dan 55 mendorong mekanisme pemulihan aset melalui kerja sama internasional, termasuk kemungkinan perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu sesuai hukum nasional.
Djumala menilai UU Perampasan Aset menjadi langkah penting untuk menyelaraskan instrumen hukum Indonesia dengan standar internasional dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan.
Ia berharap regulasi tersebut dapat mendorong perubahan pendekatan pemberantasan korupsi yang selama ini lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku menjadi upaya yang juga efektif mengejar dan mengembalikan hasil kejahatan.
Namun, Djumala mengingatkan efektivitas penerapan UU Perampasan Aset perlu didukung penegakan hukum yang transparan, pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta jaminan kepastian hukum.
Menurut dia, pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan sebagai alat politik untuk menekan pihak-pihak tertentu.
Ia juga menilai UU Perampasan Aset bukan satu-satunya instrumen hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap tindak pidana korupsi, sehingga penerapannya perlu berjalan seiring dengan upaya penegakan hukum lainnya.
Djumala mengapresiasi DPR RI, khususnya Komisi III, yang telah menyelesaikan agenda legislasi tersebut. Ia menilai pengesahan UU Perampasan Aset tidak hanya menjadi capaian dalam pembentukan regulasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik.
Menurut dia, upaya menghadirkan keadilan dan melindungi masyarakat dari dampak kerugian akibat korupsi mencerminkan sila kedua Pancasila. Proses pembahasan dan pengambilan keputusan melalui mekanisme demokrasi serta musyawarah di DPR mencerminkan sila keempat.
Sementara itu, pengembalian aset hasil korupsi kepada negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dinilai sejalan dengan sila kelima Pancasila.
"Pengesahan UU ini menjadi awal babak baru pemberantasan korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari seberapa besar aset negara dapat diselamatkan dan dikembalikan untuk kemakmuran rakyat. Secara ideal-normatif, pengesahan UU Perampasan Aset ini merupakan refleksi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik," kata Djumala.