“Mereka lebih siap menyambut. Kenapa? Karena mereka lebih laku di Indonesia. Jadi ini betul-betul nilai tambah, betul-betul membangun kepercayaan,” katanya.
Oleh karena itu, ia menilai implementasi JPH perlu dipahami tidak semata-mata sebagai pemenuhan ketentuan regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem perdagangan yang memberikan kepastian kepada konsumen dan pelaku usaha.
Haikal juga menegaskan bahwa pemerintah terus memperhatikan aspek kelancaran perdagangan dalam implementasi kebijakan JPH, termasuk melalui koordinasi dan langkah mitigasi bersama kementerian/lembaga terkait.
“Masyarakat memiliki pilihan masing-masing dalam menggunakan produk. Negara, pada saat yang sama, memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan produk halal memperoleh perlindungan dan kepastian,” kata Haikal.
