Selain itu, pada pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), BPK mendorong pengembangan sistem aplikasi terintegrasi untuk pengajuan dan evaluasi RKAB elektronik serta penguatan pemantauan pelaporan berkala badan usaha.
BPK, lanjutnya, turut merekomendasikan penyusunan regulasi kriteria fasilitas pengolahan/pemurnian serta pengawasan terpadu lintas kementerian yang terhubung dengan e-PNBP dan SIINAS dalam tata kelola hilirisasi.
Sementara itu, untuk kewajiban penerimaan negara, ia mengatakan BPK merekomendasikan untuk menindaklanjuti penetapan dan penagihan atas penyesuaian kewajiban Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT).
