BPK ungkap masalah pengelolaan keuangan negara senilai Rp49,28 triliun

IHPS I Tahun 2026 memuat ringkasan 762 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Mengacu jumlah tersebut, pemeriksaan pada pemerintah daerah mencakup 548 LHP, yang terdiri atas 546 LHP Keuangan, satu LHP Kinerja, dan satu LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Atas pemeriksaan terhadap 546 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 509 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk 35 LKPD, dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) untuk dua LKPD.

Pihaknya turut mengapresiasi upaya pemerintah daerah (pemda) dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

“BPK mengapresiasi upaya 33 pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan opini LKPD Tahun 2025 dari Wajar Dengan Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian melalui perbaikan atas permasalahan yang ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” kata dia.