Menurutnya, masih terdapat risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga diperlukan penentuan skala prioritas pengawasan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris juga mempertanyakan kecukupan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Ia menilai alokasi tersebut perlu diperkuat mengingat dengan anggaran yang lebih besar sekalipun masih ditemukan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan beredar di masyarakat.
Charles juga mempertanyakan posisi BPOM dalam ekosistem penyelenggaraan MBG. “Apabila BPOM tidak menjadi bagian dari ekosistem tersebut, anggaran pengawasan MBG dapat dikembalikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama BPOM dalam memastikan obat dan makanan yang beredar aman bagi masyarakat,” ujar Charles.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono memaparkan rencana kerja dan anggaran BGN tahun 2027 yang disusun untuk memastikan dukungan anggaran bagi pencapaian sasaran strategis dan keberlanjutan program prioritas pemenuhan gizi nasional.
Pada 2027, BGN memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp240,2 triliun, dengan 96,85 persen diantaranya dialokasikan untuk pemenuhan gizi nasional.
