NADIKABAR.COM — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupaya memacu sinergi dan kesiapsiagaan kesehatan melalui pemerataan akses dan percepatan inovasi vaksin di Indonesia, guna menangani kesenjangan cakupan vaksin antara negara berpenghasilan tinggi dan rendah.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan di Jakarta, Rabu, celah vaksin (vaccine gap) adalah kondisi ketika banyak penyakit berbahaya seperti tuberkulosis (TBC), acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), hepatitis C, hingga malaria belum memiliki vaksin yang efektif atau belum dapat diakses secara adil dan merata.
"Ketimpangan akses yang nyata terlihat saat pandemi COVID-19. Negara berpenghasilan tinggi mampu mencakup lebih dari 80 persen vaksinasi dalam kurun waktu 12 bulan, sementara negara berpenghasilan rendah berada di bawah 15 persen. Karena seluruh dunia membutuhkan vaksin itu. Ada negara-negara yang punya vaksin, ada yang tidak," ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan suatu vaksin tidak hanya diukur dari penemuan di laboratorium, melainkan dari sejauh mana vaksin tersebut terjangkau, mudah diproduksi massal, dan didistribusikan secara adil melalui pemanfaatan teknologi modern, seperti platform mRNA, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), hingga vaksin mukosa.
Guna memastikan hasil penelitian tidak berhenti di laboratorium, BPOM berkomitmen penuh menjembatani proses hilirisasi riset hingga menjadi produk obat yang siap pakai. BPOM berperan aktif mendampingi para peneliti dan industri farmasi mulai dari tahap pengujian awal, uji klinis, kesiapan fasilitas produksi berstandar current good manufacturing practice (cGMP), hingga penerbitan izin edar.
