Anis Hidayah mengatakan pihaknya telah menyusun peta jalan penanganan konflik agraria berbasis HAM selama kurang lebih dua tahun. Dokumen tersebut memuat masukan mengenai reformasi kelembagaan, perbaikan tata kelola, pembenahan regulasi, serta strategis pencegahan agar konflik agraria tidak terus berulang."Kami juga akan mengupayakan agar ada kerja sama secara kelembagaan antara Komnas HAM dengan BRAN dalam penanganan konflik agraria, agar penanganan ini berbasis pendekatan hak asasi manusia," katanya.Menurut Anis, tindak lanjut dari pertemuan ini akan mencakup pembahasan lebih lanjut mengenai peta jalan tersebut serta penjajakan kasus-kasus prioritas yang dapat dikoordinasikan bersama.Anis menekankan bahwa pertemuan ini dirancang karena pihak menyadari BRAN merupakan lembaga negara yang strategis dalam mendorong penyelesaian konflik agraria yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan.Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan HAM Saurlin P. Siagian menambahkan pentingnya menentukan prioritas bersama berdasarkan banyaknya pengaduan konflik agraria yang diterima Komnas HAM."Kami berbicara terkait prioritas. Dengan ribuan kasus konflik agraria yang ada di Komas HAM, apakah kami bisa membuat prioritas bersama? BRAN menyatakan setuju untuk bekerja secara cepat menuntaskan beberapa prioritas yang akan diusulkan oleh Komnas HAM. Saya kira itu patut diapresiasi," ujar Saurlin.