NADIKABAR.COM — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan Reforma Agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah, namun harus diikuti kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.
"Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik," kata Dedi dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, berdasarkan data yang ada realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan mencapai 3.114.862 hektare atau sekitar 76 persen dari alokasi 4,1 juta hektare.
Sementara itu, kata Dedi, capaian perhutanan sosial hingga Oktober 2026 dilaporkan mencapai 8,4 juta hektare, yang menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga.
Selain itu, terdapat pula 35.977 desa yang wilayah administrasinya beririsan dengan kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan besarnya kebutuhan penataan administrasi, penyelesaian konflik dan penguatan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Kepala BRAN, capaian luas lahan harus diikuti peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.
"Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah saja," ujarnya.
Untuk itu, BRAN tengah memperkuat komunikasi teknis dengan Pusdatin Kementerian Agraria dan Tata RuanglBadan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan akan mengembangkan kolaborasi dengan pusat data Kementerian Kehutanan.
Integrasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan peta kawasan hutan, peta indikatif TORA, peta perhutanan sosial, serta data penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat.
Melalui Satu Data Reforma Agraria Nasional, BRAN mendorong penentuan lokasi prioritas berdasarkan tingkat ketimpangan penguasaan tanah, dampak konflik agraria, kondisi kemiskinan masyarakat dan fungsi ekologis kawasan.
"Kita ingin mengakhiri perbedaan data yang selama ini berpotensi menghambat penyelesaian. Data harus dipertemukan, diverifikasi, dan dijadikan dasar keputusan bersama. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak berhenti pada perdebatan kewenangan, tetapi bergerak menuju solusi yang dapat dilaksanakan," katanya menambahkan.