NADIKABAR.COM — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mulai membangun fondasi kelembagaan untuk memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria dan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepastian, keadilan, serta kesejahteraan. Kepala BRAN Jenderal Dedi Prasetyo langsung memimpin rapat koordinasi.
Rapat ini membahas sejumlah langkah yang akan dilakukan BRAN untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Rapat dihadiri Direktur Jenderal Penataan Agraria ATR/BPN tersebut menjadi forum awal untuk menyamakan pemahaman mengenai peran, kewenangan, mekanisme kerja, dan koordinasi antara BRAN, ATR/BPN, serta pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Penataan Agraria ATR/BPN menyampaikan pentingnya penguatan koordinasi dan sinkronisasi program agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat berjalan secara terpadu, khususnya dalam mendukung penataan aset dan penataan akses bagi masyarakat.
Dedi menyampaikan, pertemuan tersebut juga membahas pengalaman serta berbagai persoalan konflik agraria yang dihadapi ATR/BPN. Menurutnya, pengalaman ATR/BPN memberikan pelajaran penting bahwa batas kewenangan yang jelas diperlukan untuk mencegah tumpang tindih dalam penanganan sengketa dan konflik agraria.
Jadi, ATR/BPN tetap menjalankan fungsi administrasi pertanahan sesuai kewenangannya. Sementara itu, BRAN memperkuat koordinasi dan mengorkestrasi pelaksanaan Reforma Agraria lintas sektor, terutama dalam menangani persoalan kompleks yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
"Masyarakat butuh kepastian, negara harus hadir. Mereka tidak perlu memahami rumitnya kewenangan antarinstansi. Yang mereka butuhkan adalah ketika ada persoalan tanah, negara hadir memberikan solusi," ujar Dedi dalam keterangan yang diterima, Rabu (7/10/2026).
