NADIKABAR.COM — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong kedaulatan riset masyarakat adat untuk ditempatkan sebagai subjek dalam produksi pengetahuan, bukan sekadar objek penelitian melalui Program Riset Inovasi Strategis (PRIS) Ekspedisi Masyarakat Adat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN, Muhammad Najib Azca menegaskan bahwa riset mengenai masyarakat adat perlu memperkuat agensi komunitas sekaligus memastikan penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas etis.
"Riset tentang masyarakat adat menguji integritas etis kita sebagai lembaga riset negara. Apakah kita memperkuat agensi komunitas atau tanpa sadar justru menjadi bagian dari rantai ekstraksi," katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Melalui ekspedisi riset yang digagas bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP Unpad), Najib menegaskan bahwa penguatan agensi masyarakat adat menjadi bagian penting dari cara lembaga riset memosisikan komunitas dalam proses penelitian.
Karena itu, ekspedisi yang dilakukan dalam program tersebut tidak dimaknai sebagai aktivitas menjadikan masyarakat adat sebagai objek penelitian, melainkan sebagai proses belajar bersama untuk memahami identitas, relasi sosial, dan perubahan yang dihadapi komunitas.
