"MBG ini sebenarnya bukan sekadar memberikan asupan nutrisi, ada yang jauh lebih dalam yang mau kita lawan. Daerah tertinggal ini harus diprioritaskan," ujarnya.
Dia menjelaskan Kemendes PDT tengah mengembangkan sistem pangan di Papua, di antaranya melalui penguatan local champion atau tokoh penggerak lokal di tingkat desa yang dapat membantu masyarakat mengembangkan pertanian dan mengolah bahan pangan lokal.
"Lepas dari pada perdebatan terkait MBG, tetapi bagi saya ini adalah momentum, tinggal bagaimana kita memanfaatkan momentum untuk industrialisasi bidang pangan," kata Samsul.
Sementara, Pemerhati Kebijakan Publik dan Pemberdaya Masyarakat Gatot Tri Laksono menyampaikan pelaksanaan MBG di wilayah 3T perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan manusia yang terintegrasi.
Menurutnya, program tersebut dapat diarahkan untuk mendukung intervensi gizi dan kesehatan sekaligus memperkuat ketahanan pangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
Dia menilai pengadaan pangan untuk MBG perlu memprioritaskan komoditas lokal sehingga dapat membuka ruang bagi petani, nelayan, peternak, UMKM, BUMDes hingga koperasi desa untuk terlibat dalam rantai penyediaan pangan.
