Dalam pelaksanaannya, Gatot mengusulkan sejumlah prinsip, di antaranya tetap menjaga standar nasional terkait kualitas gizi, keamanan pangan, dan akuntabilitas; menyesuaikan produksi dan logistik dengan kondisi geografis; mengutamakan pengadaan lokal; memperkuat tata kelola kolaboratif antara pemerintah pusat hingga desa; berbasis data; serta memberikan afirmasi bagi wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
Dari perspektif kawasan perbatasan, Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP Bakri Siddiq menekankan pentingnya memastikan MBG dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar. Menurutnya, pemerataan akses perlu menjadi bagian dari kehadiran negara di kawasan perbatasan.
"Harapan kami dari perbatasan ini jangan sampai karena kita sudah sepakat menjadikan perbatasan negara ini menjadi etalase, beranda depan, dan maruah bangsa, maka negara harus hadir di ujung negeri," kata Bakri.
Bakri juga mengingatkan aspek jarak dan akses distribusi perlu diperhatikan agar makanan yang diberikan kepada masyarakat tetap layak dikonsumsi.
"Kami mengharapkan maksimum paling jauh dari PLBN (Pos Lintas Batas Negara) 5 kilometer supaya apa? supaya jarak membawa makanan itu bisa ditempuh dan tentunya tidak terjadi makanan yang basi atau enggak sesuai," tuturnya.
