NADIKABAR.COM — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat penyusunan kajian kebijakan untuk menjawab persoalan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sekretaris BSKDN Matheos Tan mengatakan penjaringan isu strategis tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif atau mengumpulkan daftar permasalahan. Proses itu harus mampu mengidentifikasi akar masalah, memahami dampaknya, serta menentukan pilihan kebijakan yang dapat diterapkan.
"Penjaringan isu harus menjadi proses bersama untuk memahami persoalan-persoalan mendasar yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri," kata Matheos dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan "Sinergi Program Kerja Pemerintahan Dalam Negeri dalam Penjaringan Isu-Isu Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2027" di Command Center BSKDN, Kamis (29/10).
Melalui penjaringan isu strategis tahun 2027, BSKDN berupaya mengidentifikasi persoalan prioritas yang membutuhkan solusi kebijakan serta memperkuat sinergi antara unit kerja Kemendagri dan pemerintah daerah.
Matheos menjelaskan persoalan pemerintahan kerap saling berkaitan. Kualitas pelayanan publik, misalnya, tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga kapasitas aparatur, kemampuan pembiayaan, koordinasi, dan efektivitas kelembagaan.
Karena itu, penyusunan kajian perlu memperhatikan keterkaitan antarurusan serta melibatkan unit kerja terkait dan pemerintah daerah.
Dia menyampaikan kajian strategis perlu didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, hasil evaluasi, temuan lapangan serta pengalaman pelaksanaan kebijakan. Dengan dasar tersebut, BSKDN dapat menyusun rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
