Untuk itu, BSKDN perlu mengidentifikasi kebijakan yang belum berjalan optimal dan memastikan hasil analisisnya sesuai dengan kebutuhan Kemendagri serta mendukung pelaksanaan tugas unit kerja terkait.
Sementara itu, dari perspektif perencanaan pembangunan nasional, Perencana Ahli Muda Kementerian PPN Bappenas Amos Prima Gracianto menyoroti pentingnya menyelaraskan program Kemendagri dengan prioritas pembangunan nasional.
Dia menyampaikan Kemendagri memiliki peran strategis dalam pembinaan pemerintah daerah, termasuk melalui kebijakan, fasilitasi, dan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah.
"Menurut hemat kami, seyogianya Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintah daerah dapat berperan di dalam seluruh klaster program kerja prioritas nasional," ujar Amos.
Amos menjelaskan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029 membutuhkan dukungan kebijakan yang relevan dari pemerintah pusat dan daerah.
Dalam konteks tersebut, BSKDN diharapkan mampu menghasilkan kajian dan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kontribusi Kemendagri terhadap pencapaian target pembangunan.
Penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur dan kebijakan yang lebih inovatif juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
