NADIKABAR.COM — Swiss menggelar pemungutan suara. Namun, kegiatan ini digelar bukan untuk memilih pejabat.
Dilansir AFP, Minggu (27/9/2026), masyarakat Swiss memberikan suara terkait usulan yang memicu perdebatan sengit di negara mereka, yakni makna sikap 'netral'. Warga hendak memperketat prinsip netralitas negara yang sangat dijunjung tinggi.
Jajak pendapat mengindikasikan sebagian besar pemilih akan menolak inisiatif yang didorong oleh kelompok sayap kanan garis keras dan dicap 'pro-Rusia' oleh pihak penentangnya. Tempat pemungutan suara dibuka pada Minggu pagi untuk pemungutan suara secara langsung, baik untuk isu tersebut maupun topik lainnya, sebagai bagian dari sistem demokrasi langsung Swiss.
Namun, sebagian besar warga memilih untuk memberikan suara lebih awal melalui pos. Masyarakat Swiss pada umumnya sangat menghargai netralitas negara mereka, namun sebuah inisiatif untuk mengukuhkan definisi yang ketat mengenai hal tersebut ke dalam konstitusi telah memicu perbedaan pendapat yang tajam mengenai apa sebenarnya makna netralitas itu.
Posisi tradisional Swiss adalah netralitas bersenjata. Namun, perang Rusia di Ukraina kembali memunculkan pertanyaan mengenai sikap tidak terlibatnya negara itu dalam konflik luar negeri.
Didorong oleh kekhawatiran atas keputusan pemerintah Swiss untuk mendukung tekanan ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia, organisasi pro-kedaulatan 'Pro Switzerland' berhasil mengumpulkan cukup banyak tanda tangan untuk memicu referendum, sesuai sistem demokrasi langsung negara itu, guna memperkuat landasan netralitas dalam konstitusi.
Usulan tersebut ditolak secara luas oleh hampir seluruh kalangan politik mapan. Jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih akan mengambil sikap serupa.
Di sisi lain, Moskow, yang sebelumnya mengecam keras Swiss karena bergabung dengan sanksi Uni Eropa dan menuduh Bern meninggalkan prinsip netralitasnya, justru memuji inisiatif tersebut. Usulan tersebut menuntut agar konstitusi menjamin netralitas Swiss bersifat 'bersenjata dan abadi'.
Hal ini akan mencegah Swiss, yang netralitasnya telah ada sejak tahun 1516 dan diakui secara internasional sejak 1815, untuk menjalin hubungan lebih erat dengan NATO dan melarang pembentukan aliansi militer apa pun kecuali jika negara tersebut diserang. Selain itu, usulan ini juga melarang penerapan sanksi apa pun kecuali jika diperintahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Semua pihak yang terlibat dalam perdebatan ini menyatakan bahwa mereka ingin mempertahankan netralitas Swiss. Baik pemerintah maupun parlemen Swiss telah menolak usulan tersebut dengan alasan bahwa usulan itu terlalu dogmatis dan akan membatasi ruang gerak negara di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.
"Netralitas selama ini selalu diterapkan dengan tingkat fleksibilitas tertentu," ujar Menteri Luar Negeri Swiss, Ignazio Cassis, dalam sebuah debat yang disiarkan televisi baru-baru ini.
Meskipun Swiss tidak berencana mencabut larangan penjualan senjata ke negara-negara yang sedang berkonflik, termasuk Ukraina, dia menegaskan bahwa 'netralitas bukan berarti sikap acuh tak acuh'.
Dia menyatakan negara tersebut 'tidak akan berpaling saat melihat pelanggaran terhadap aturan internasional yang justru memungkinkan kita hidup dalam damai'. Hampir semua partai politik besar juga menolak inisiatif tersebut, kecuali Partai Rakyat Swiss (SVP) yang berhaluan kanan keras dan merupakan partai terbesar di negara itu.
"Tujuan kami adalah mendorong perdamaian, diplomasi, dan dialog. Untuk mencapainya, kita harus menjaga kredibilitas melalui netralitas bersenjata yang abadi," ujar Wakil Presiden SVP, Celine Amaudruz, dalam sebuah debat yang disiarkan televisi.
Meskipun jajak pendapat awal mengindikasikan hasil pemungutan suara mungkin akan berlangsung ketat, dua survei terakhir menunjukkan bahwa mayoritas pemilih, jauh di atas 60%, akan menolak inisiatif tersebut. Jajak pendapat juga memperkirakan para pemilih akan menolak inisiatif nasional lainnya yang turut disertakan dalam pemungutan suara hari Minggu ini; inisiatif yang diajukan oleh gerakan warga non-partisan tersebut menuntut peningkatan tingkat swasembada pangan negara menjadi 70%, naik dari 42% pada tahun 2024.
Pemerintah telah memperingatkan bahwa target tersebut sulit, bahkan mungkin mustahil, untuk dicapai, sementara sebagian besar partai besar juga menolaknya karena dianggap tidak realistis. Tempat pemungutan suara akan ditutup paling lambat pukul 12.00 siang waktu setempat.
