NADIKABAR.COM — Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI mendorong harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya mengurai persoalan disharmoni hukum yang dinilai tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan persoalan struktural.
Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum GKR Hemas mengatakan harmonisasi regulasi tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan aturan di daerah, tetapi memastikan otonomi daerah dapat berjalan secara optimal.
"Harmonisasi bukan untuk menyeragamkan regulasi daerah. Harmonisasi justru diperlukan agar otonomi daerah dapat berjalan secara optimal," kata GKR Hemas saat menghadiri forum Focus Group Discussion (FGD) di Kantor DPD RI DIY, Kota Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, persoalan disharmoni regulasi tidak selalu bermula dari daerah, sehingga upaya harmonisasi harus tetap menghormati kewenangan daerah agar dapat berjalan bersama.
"Harmonisasi tanpa penghormatan terhadap daerah akan kehilangan makna otonomi. Sebaliknya, otonomi tanpa keselarasan hukum akan menghadapi ketidakpastian," ujarnya.
Untuk mengurai persoalan regulasi daerah itu, menurut dia, diperlukan kesediaan untuk saling mendengar, keberanian mengevaluasi kebijakan, serta komitmen memperbaiki sistem secara bersama-sama.
