Umbu mendorong adanya standar mutu naskah akademik, pelibatan masyarakat sejak tahap identifikasi masalah, serta penerapan Omnibus Perda Tematik untuk mengurangi tumpang tindih regulasi.
"Disharmoni regulasi merupakan persoalan struktural yang bersumber dari berbagai faktor, mulai dari aturan nasional yang belum selaras, pembagian kewenangan yang multitafsir, hingga kebijakan sektoral yang terus berubah," ujarnya.
Menurut dia, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui revisi peraturan daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan DPD secara bersama-sama.
"Keberhasilan harmonisasi regulasi harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat, antara lain melalui kemudahan penerapan aturan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perlindungan terhadap hak masyarakat," katanya.
Agar hasil pemantauan tidak berhenti sebagai laporan, lanjut dia, rekomendasi BULD dinilai perlu memiliki daya ikat, termasuk kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti dan memberikan jawaban atas rekomendasi tersebut.
