"Tidak akan terurai apabila setiap lembaga hanya melihat persoalan dari sudut kewenangannya sendiri," katanya.
GKR Hemas juga menyoroti posisi strategis DPD RI melalui BULD dalam pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (raperda) maupun peraturan daerah (perda).
"Melalui DPD RI yang tersebar di 38 provinsi, BULD memiliki kedekatan dengan persoalan daerah sekaligus perspektif nasional untuk persoalan regulasi," ujarnya.
Dalam forum tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Prof. Umbu Rauta menyoroti kualitas pembentukan peraturan daerah, khususnya terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang masih bersifat reaktif dan didominasi rancangan peraturan daerah delegasi.
"Sementara, naskah akademik dalam sejumlah kasus masih sebatas formalitas dan pembagian peran pengawasan belum jelas," katanya.
