"SPHP sama Minyakita kita lancar selama ini, enggak ada masalah," ucap Imron.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 26 Oktober 2026, realisasi penyaluran tambahan beras SPHP telah mencapai 103 ribu ton atau 51,5 persen dari total penugasan 200 ribu ton yang ditargetkan selesai pada 20 November 2026.
Sementara itu, Bapanas mencatat total penyaluran cadangan beras pemerintah melalui Bulog sejak Januari hingga 20 Oktober mencapai 2,84 juta ton, dengan stok beras pemerintah sekitar 4,56 juta ton.
Selain pemeriksaan langsung, Rizal mengajak masyarakat berpartisipasi mengawasi penyaluran beras pemerintah dengan melaporkan dugaan penyalahgunaan melalui layanan pengaduan Bulog.
Menurut dia, pengaduan juga dapat disampaikan melalui layanan di kantor pusat, kantor wilayah, maupun kantor cabang Bulog agar dugaan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti.
"Mohon nanti dilaporkan ke call center kami, BELLA namanya. Nanti silakan yang masyarakat berkenan mau call center langsung di cabang ataupun daerah, monggo silakan, kalau mau call center langsung ke pusat juga ada. Kami terima, dan akan kami segera respon sebagai tindak lanjut," kata Rizal.
Sebelumnya, pada Kamis (29/10), Bulog membentuk Satgas Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah menyusul terungkapnya dugaan penyalahgunaan dan pengemasan ulang beras SPHP menjadi kemasan 50 kg di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Bulog juga menonaktifkan sementara enam pegawai untuk kepentingan pemeriksaan internal. Kebijakan tersebut merupakan langkah administratif dan tidak berarti pegawai yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana.
