NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo memastikan penyaluran Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) dengan bunga 8% mulai berjalan bulan ini. Kebijakan tersebut diperuntukkan untuk nasabah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) di bawah binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Dradjad mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah payung hukum agar kebijakan tersebut segera diterapkan, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2026. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar kebijakan pemangkasan suku bunga dari di atas 20% menjadi 8% dapat berlaku.
"Kemudian PMK sudah keluar pada bulan Oktober sehingga kemudian sekarang sudah mulai dilaksanakan namanya persis KPPS Mekaar 8%," ujar Dradjad dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (13/11/2026).
Dradjad menjelaskan sebelum diterapkan secara masif, PNM telah melakukan uji coba terlebih dahulu pada September lalu. Menurut Dradjad, uji coba ini penting agar PNM dapat mencocokan sistem yang harus terintegrasi dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang membutuhkan waktu.
"Ini perlu waktu. Alhamdulillah sekarang sudah terkoneksi. Jadi program KPPS Mekar 8 persen itu sudah dilaksanakan pada November ini, sudah berjalan," jelas Dradjad.
Dradjad memastikan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri peluncuran seremonial. Seremonial ini sebagai tanda bahwa kebijakan tersebut akan diterapkan secara masif
"Insyaallah pada saatnya nanti akan diluncurkan secara masif dengan nasabah yang sangat banyak oleh Bapak Presiden. Tentu nanti akan bersama dengan Bapak Menko Perekonomian dan KPA(Kuasa Pengguna Anggaran)-nya adalah Bapak Menteri UMKM," beber Dradjad.
