NADIKABAR.COM — Bupati Blora Arief Rohman, yang menjabat Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) periode 2025-2030, turut ambil peran dalam memperjuangkan kepastian hak daerah atas hasil pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) dalam Rapat Kerja ADPMET 2026 di Surabaya, Selasa (17/11).

Arief menyatakan bahwa perjuangan hak daerah penghasil migas makin krusial di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah dituntut cermat mengelola belanja serta mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk memperkuat kapasitas fiskal.

"Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi PAD menjadi semakin penting. Blora tidak bisa hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Potensi migas harus dimaksimalkan agar mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan," ujar Arief usai rapat kerja.

Menurut dia, melalui ADPMET, pemerintah daerah perlu bersama-sama mendorong penguatan regulasi dan tata kelola migas agar daerah penghasil memperoleh kepastian hak dan manfaat ekonomi yang proporsional.

"Karena itu, kami mendorong kepastian hak daerah atas PI 10 persen dan DBH agar pengelolaannya transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata. Prinsipnya, efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan optimalisasi pendapatan. Sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga," kata Arief.