Sekretaris Jenderal ADPMET, Andang Bachtiar, dalam paparannya menyoroti perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan kontribusi produksi masing-masing daerah yang dinilai belum transparan.
Untuk mengatasinya, ADPMET mendorong penerapan sistem ring-fencing agar biaya operasional, penerimaan, dan kontribusi setiap wilayah kerja dapat dihitung secara terpisah.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, menjelaskan bahwa meskipun pengelolaan migas menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memegang peran penting dalam mendukung perizinan, konsultasi wilayah kerja, serta penyelesaian persoalan pelaksanaan kontrak kerja sama.
Ia pun menekankan bahwa keberhasilan PI 10 persen tidak cukup diukur dari pengalihan hak kepada BUMD semata. Tata kelola, transparansi keuangan, akuntabilitas, dan kapasitas sumber daya manusia harus diperkuat agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.