Bagi Pemkab Blora sendiri, agenda penguatan regulasi ini memiliki arti strategis. Kabupaten ini telah berpengalaman mengelola Participating Interest (PI) 10 persen melalui BKS PI Blok Cepu yang kerap menjadi rujukan daerah lain, salah satunya oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yang melakukan studi tiru ke Blora pada Oktober lalu.

Dalam forum yang berlangsung pada 16-18 November 2026 dengan tema Mengawal Hak Daerah: Penguatan Tata Kelola PI 10%, DMO, dan BUMD Migas, ADPMET membahas sejumlah langkah konkret.

Salah satu agenda utamanya adalah mendorong revisi Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 juncto Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 guna memastikan pemberian PI 10 persen, kejelasan formula dan batas waktu pengalihan, serta penguatan posisi BUMD sebagai mitra setara.

Khusus perpanjangan wilayah kerja PT Pertamina EP, ADPMET juga mengusulkan agar BUMD di setiap daerah penghasil mendapat kesempatan memperoleh penawaran PI 10 persen. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas keterlibatan daerah dan memastikan kontribusi produksi sejalan dengan manfaat ekonomi yang diterima.

Selain isu PI 10 persen dan optimalisasi Domestic Market Obligation (DMO) untuk pemenuhan energi dalam negeri, forum turut mendiskusikan persoalan pembagian hasil produksi.