Opsi kedua adalah menyerahkan pengelolaan kepada Danantara. Opsi ini dinilai lebih memungkinkan karena tidak membutuhkan perubahan undang-undang dan dapat diatur melalui peraturan pemerintah.

"Kalau teman-teman tanya saya sebagai penasihat presiden, ini memang lebih cenderung pengelolaan jaminan dana cadangan pesangon itu adalah sebaiknya yang sudah ada, tanpa mengubah undang-undang. Yang paling mungkin Danantara," ujar Said Iqbal.

Pembentukan dana cadangan pesangon dinilai penting karena selama ini masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pesangon kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).