Nomor sertifikat dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mencocokkan data. Jika informasi pada kemasan berbeda dengan hasil pencarian, konsumen dapat meminta klarifikasi kepada produsen atau menghubungi BPJPH.
3. Jangan langsung menyimpulkan produk tidak halal jika data belum ditemukan
Hasil pencarian yang kosong belum tentu membuktikan bahwa produk tersebut tidak halal. Perbedaan penulisan nama, data yang belum ditemukan, atau sertifikat dari luar negeri yang memerlukan pemeriksaan melalui jalur registrasi tersendiri dapat memengaruhi hasil pencarian. BPJPH juga menyediakan menu registrasi sertifikat halal luar negeri pada portalnya.
Hindari menjadikan unggahan media sosial atau klaim penjual sebagai satu-satunya dasar untuk memastikan status sertifikat halal. Informasi dari basis data BPJPH lebih tepat digunakan untuk memeriksa pencatatan sertifikat yang diterbitkan atau diregistrasi melalui lembaga tersebut.
Sertifikasi halal makin luas cakupannya
Pemeriksaan sertifikat halal semakin relevan seiring penerapan tahapan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. Berdasarkan informasi BPJPH, mulai 18 Oktober 2026, kewajiban tersebut mencakup berbagai kategori, antara lain makanan dan minuman, kosmetik, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, serta sejumlah barang gunaan sesuai ketentuan yang berlaku.
BPJPH juga menyediakan dataset resmi mengenai jumlah produk yang telah memperoleh sertifikat halal hingga Mei 2026. Data tersebut menunjukkan bahwa pencatatan sertifikasi halal merupakan bagian dari sistem yang terus berkembang dan dapat dipantau melalui portal data resmi lembaga tersebut.
Dengan memanfaatkan layanan pemeriksaan online, konsumen dapat lebih mudah mencocokkan informasi sertifikat halal sebelum membeli atau menggunakan produk. Kebiasaan memeriksa nama produk, pelaku usaha, dan nomor sertifikat membantu masyarakat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih jelas dan dapat diverifikasi.
