NADIKABAR.COM — Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) memberikan sejumlah catatan terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan, Selasa (6/11) lalu.

Catatan itu disampaikan Presiden KASBI Sunarno saat bertemu DPR yang diwakili unsur pimpinan legislatif yakni trio Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).

Berdasarkan pantauan NadiKabar.com, ada beberapa catatan krusial yang disampaikan dari kajian KASBI saat bertemu pimpinan DPR itu.

Beberapa di antaranya adalah masa status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), magang yang bisa memicu risiko eksploitasi manusia, dan besaran pesangon yang tak rigid ditulis dalam undang-undang.

Untuk PKWT, Sunarno mengatakan yang dijelaskan UU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah maksimal selama empat tahun. Namun, pihaknya mendorong DPR untuk mengubah tenggat waktu maksimal PKWT yaitu selama maksimal satu tahun.

"Nah, sebenarnya kan harapan kami waktu itu kita sampaikan paling tidak satu tahun maksimal gitu, Pak," kata Sunarno di depan Dasco cs tersebut.

Menurut Sunarno,masih banyak pekerja atau buruh yang status PKWT=nya tidak jelas karena masanya yang terlalu lama. Sehingga, menurutnya pekerja belum merasakan kesejahteraan.

"Maka menuju kesejahteraan seperti yang menjadi program dari pemerintah justru tidak akan terwujudkan," ucap Sunarno.

Catatan selanjutnya, Sunarno menyinggung soal tenaga kerja alih daya (outsourcing). Dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan, BUMN maupun swasta di sektor pertambangan dan perminyakan, diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing, dengan syarat pelaksanaannya wajib dilakukan melalui anak perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).