Terpisah, Dasco sebagai pimpinan yang menerima KASBI beserta berbagai serikat pekerja lain mengatakan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan.

"Yang penting, teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk menyejahterakan buruh, melindungi tenaga kerja, dan fokus mengadvokasi bila terjadi masalah-masalah di ketenagakerjaan," ucap Dasco.

Dasco menjanjikan akan terus berkomunikasi untuk mengevaluasi masalah-masalah buruh kepada pemerintah, pekerja, serta pengusaha terkait.

DPR Resmi sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Rapat Paripurna DPR ke-9. Panitia Kerja dalam laporannya sebelumnya menyebut RUU Pelindungan Ketenegakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 Pasal. RUU mengatur mulai dari hubungan ketenagakerjaan, aturan tenaga kerja asing, hingga soal pengupahan.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/ PUU-XXI/2023.

Dalam putusannya, MK meminta pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan agar tak masuk dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU ini adalah cuti bersama yang diterapkan oleh pemerintah tidak boleh mengurangi cuti tahunan pekerja.

"Dalam hal perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh," bunyi Pasal 118 ayat 6 UU Pelindungan Ketenagakerjaan dikutip Minggu (8/11).

Dalam Pasal tersebut, pemberi kerja dibebani kewajiban untuk memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh.