Namun, menurut Sunarno, sektor pertambangan dan perminyakan yang memberdayakan tenaga kerja alih daya ini perlu dilakukan spesifikasi pengkategorian tertentu, supaya tidak semua perusahaan perminyakan dan pertambangan memberlakukan outsourcing.

"Menurut kami perlu dispesifikasi, Pak. Jadi nanti di aturan turunannya gitu, supaya tidak semua di pertambangan atau di minyak itu bisa dialihdayakan atau di-outsourcing-kan gitu," kata Sunarno.

Kemudian, Sunarno juga menyinggung soal pesangon sebesar 15 persen yang belum diatur secara detail dan jelas pada UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

"Misalnya dapat dua PMTK atau satu PMTK itu ada 15% nya, tapi di undang-undang ini belum disebutkan secara spesifik tambahan 15% nya itu," kata Sunarno.

Lebih lanjut, pihaknya mendorong para pekerja platform yang kerap tidak memiliki hubungan kerja jelas dengan perusahaan dapat diatur juga di dalam undang-undang tersebut.

"Nah, harapannya itu nanti bisa dibuat aturan yang lebih ketat lagi agar kawan-kawan kita ini, khususnya di pekerja platform, status hubungan kerjanya adalah sebagai pekerja," lanjut Sunarno.

Kemudian satu hal lagi, ia menyinggung soal status magang.

Menurut pihaknya tidak semua calon pekerja itu statusnya adalah magang. Sebab hal ini dapat menimbulkan eksploitasi oleh perusahaan. Pihaknya mendorong agar pelaksanaan magang hanya untuk mahasiswa atau pelajar, bukan mereka yang sudah masuk dunia kerja atau pekerja.

"Harapan kami karena yang sedang berjalan ini hampir semua calon tenaga kerja ini banyak yang di sistem magangkan, Pak. Jadi harapannya itu bisa diperketat lagi," kata Sunarno.