NADIKABAR.COM — Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) memberikan sejumlah catatan terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan, Selasa (6/11) lalu.
Catatan itu disampaikan Presiden KASBI Sunarno saat bertemu DPR yang diwakili unsur pimpinan legislatif yakni trio Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).
Berdasarkan pantauan NadiKabar.com, ada beberapa catatan krusial yang disampaikan dari kajian KASBI saat bertemu pimpinan DPR itu.
Beberapa di antaranya adalah masa status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), magang yang bisa memicu risiko eksploitasi manusia, dan besaran pesangon yang tak rigid ditulis dalam undang-undang.
Untuk PKWT, Sunarno mengatakan yang dijelaskan UU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah maksimal selama empat tahun. Namun, pihaknya mendorong DPR untuk mengubah tenggat waktu maksimal PKWT yaitu selama maksimal satu tahun.
"Nah, sebenarnya kan harapan kami waktu itu kita sampaikan paling tidak satu tahun maksimal gitu, Pak," kata Sunarno di depan Dasco cs tersebut.
Menurut Sunarno,masih banyak pekerja atau buruh yang status PKWT=nya tidak jelas karena masanya yang terlalu lama. Sehingga, menurutnya pekerja belum merasakan kesejahteraan.
"Maka menuju kesejahteraan seperti yang menjadi program dari pemerintah justru tidak akan terwujudkan," ucap Sunarno.
Catatan selanjutnya, Sunarno menyinggung soal tenaga kerja alih daya (outsourcing). Dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan, BUMN maupun swasta di sektor pertambangan dan perminyakan, diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing, dengan syarat pelaksanaannya wajib dilakukan melalui anak perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).
Namun, menurut Sunarno, sektor pertambangan dan perminyakan yang memberdayakan tenaga kerja alih daya ini perlu dilakukan spesifikasi pengkategorian tertentu, supaya tidak semua perusahaan perminyakan dan pertambangan memberlakukan outsourcing.
"Menurut kami perlu dispesifikasi, Pak. Jadi nanti di aturan turunannya gitu, supaya tidak semua di pertambangan atau di minyak itu bisa dialihdayakan atau di-outsourcing-kan gitu," kata Sunarno.
Kemudian, Sunarno juga menyinggung soal pesangon sebesar 15 persen yang belum diatur secara detail dan jelas pada UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
"Misalnya dapat dua PMTK atau satu PMTK itu ada 15% nya, tapi di undang-undang ini belum disebutkan secara spesifik tambahan 15% nya itu," kata Sunarno.
Lebih lanjut, pihaknya mendorong para pekerja platform yang kerap tidak memiliki hubungan kerja jelas dengan perusahaan dapat diatur juga di dalam undang-undang tersebut.
"Nah, harapannya itu nanti bisa dibuat aturan yang lebih ketat lagi agar kawan-kawan kita ini, khususnya di pekerja platform, status hubungan kerjanya adalah sebagai pekerja," lanjut Sunarno.
Kemudian satu hal lagi, ia menyinggung soal status magang.
Menurut pihaknya tidak semua calon pekerja itu statusnya adalah magang. Sebab hal ini dapat menimbulkan eksploitasi oleh perusahaan. Pihaknya mendorong agar pelaksanaan magang hanya untuk mahasiswa atau pelajar, bukan mereka yang sudah masuk dunia kerja atau pekerja.
"Harapan kami karena yang sedang berjalan ini hampir semua calon tenaga kerja ini banyak yang di sistem magangkan, Pak. Jadi harapannya itu bisa diperketat lagi," kata Sunarno.
Terpisah, Dasco sebagai pimpinan yang menerima KASBI beserta berbagai serikat pekerja lain mengatakan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan.
"Yang penting, teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk menyejahterakan buruh, melindungi tenaga kerja, dan fokus mengadvokasi bila terjadi masalah-masalah di ketenagakerjaan," ucap Dasco.
Dasco menjanjikan akan terus berkomunikasi untuk mengevaluasi masalah-masalah buruh kepada pemerintah, pekerja, serta pengusaha terkait.
DPR Resmi sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Rapat Paripurna DPR ke-9. Panitia Kerja dalam laporannya sebelumnya menyebut RUU Pelindungan Ketenegakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 Pasal. RUU mengatur mulai dari hubungan ketenagakerjaan, aturan tenaga kerja asing, hingga soal pengupahan.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/ PUU-XXI/2023.
Dalam putusannya, MK meminta pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan agar tak masuk dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU ini adalah cuti bersama yang diterapkan oleh pemerintah tidak boleh mengurangi cuti tahunan pekerja.
"Dalam hal perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh," bunyi Pasal 118 ayat 6 UU Pelindungan Ketenagakerjaan dikutip Minggu (8/11).
Dalam Pasal tersebut, pemberi kerja dibebani kewajiban untuk memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh.