NADIKABAR.COM — Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) akan fokus melakukan pengelolaan gambut di tujuh provinsi prioritas sebagai bagian dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta wilayah konsesi perusahaan yang memiliki ekosistem gambut.
"Kalau untuk kebakaran, kita ada enam provinsi sementara ini, plus Papua Selatan berarti tujuh. Jadi ada Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan," kata Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko ditemui usai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam.
Dia menjelaskan sesuai dengan mandat dari Presiden Prabowo Subianto, badan yang baru dibentuk itu akan fokus dalam melakukan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.
Secara khusus terkait gambut, pihaknya ditugaskan untuk mengawasi tingkat kebasahan dan manajemen air untuk mencegah kekeringan di ekosistem rentan tersebut.
Tidak hanya itu, pihaknya juga ditargetkan untuk melakukan pembangunan sekat kanal demi menaikkan tinggi muka air di gambut.
Koordinasi akan dilakukan dengan kementerian/lembaga terkait serta para perusahaan pemilik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang di wilayah kerjanya memiliki gambut.
"Kita sudah minta arahan dari Menteri Kehutanan terkait dengan data konsesi yang punya ekosistem gambut. Ada sekitar 80 PBPH," ujarnya.
Sejauh ini, sepekan sejak pelantikannya, Satyawan menyebut sedang melakukan penyusunan program serta rencana jangka pendek dan panjang untuk mengelola kedua ekosistem tersebut.
Koordinasi juga sudah dilakukan tidak hanya dengan kementerian/lembaga tetapi juga lembaga nonprofit yang bergerak di sektor lingkungan hidup dan kehutanan serta akademisi.
"Karena kita sifatnya lintas sektoral juga dengan BMKG, BNPB, dengan Kementerian Kehutanan, dan nanti juga akan ada keterlibatan dari TNI ketika pembangunannya akan sangat masif ini," ujar Satyawan Pudyatmoko.
