Dia juga mengingatkan bahwa ego sektoral harus diselesaikan dengan perubahan paradigma aparatur negara.
"Ego sektoral pertama-tama harus diatasi dengan perubahan cara berpikir. Kita semua adalah pelayan masyarakat. Pengintegrasian itu harus mengubah jargon 'kami' atau 'saya' dari masing-masing kementerian/lembaga menjadi jargon 'kita'," tegasnya.
Selain SPLP, Komdigi turut menyiapkan infrastruktur pendukung, mulai dari domain resmi pemerintah, audit keamanan TIK berkala bersama BSSN dengan prinsip zero tolerance terhadap celah keamanan. "Jadi sejak mulai mendesain, kita sudah berpikir tentang keamanan desain yang zero tolerance terhadap masalah keamanan," ucapnya.
Ismail menekankan bahwa digitalisasi pelayanan publik harus berorientasi pada kemudahan warga dengan menerapkan prinsip once-only policy. Hal itu dapat sekaligus memangkas birokrasi pelayanan masyarakat.
"Kecanggihan teknologi harus mampu memangkas birokrasi dan menyembunyikan kerumitan sistem. Yang capek dan repot biarlah kita sebagai pelayan masyarakat, masyarakat harus mudah. Jangan sampai kita hanya memindahkan kerumitan loket fisik ke dalam aplikasi," papar Ismail.
"Dengan prinsip once-only policy, masyarakat cukup memberikan data satu kali ke negara tanpa perlu mengulang-ulang pengisian formulir di berbagai layanan yang berbeda. K/L yang butuh informasi SKCK seseorang tidak perlu lagi meminta warga membawa salinan fotokopi," pungkasnya.
