NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Aturan ini memuat ketentuan pada minimum solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi.
Penyusunan aturan ini dilatarbelakangi dinamika fluktuasi suku bunga, perubahan nilai tukar, dan ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi profil risiko perusahaan asuransi dan reasuransi. POJK ini juga ditujukan untuk memperkuat kondisi keuangan industri asuransi melalui penyempurnaan perhitungan solvabilitas yang lebih memperhatikan profil risiko masing-masing perusahaan dan mengacu pada standar internasional.
POJK 18 Tahun 2026 juga sejalan dengan kerangka solvabilitas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) tentang Kontrak Asuransi yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Penerapan standar akuntansi membawa perubahan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kontrak asuransi, sehingga diperlukan penyesuaian pengukuran kecukupan modal.
"OJK menyempurnakan pendekatan perhitungan solvabilitas dengan mempertimbangkan kecukupan dan kualitas modal berdasarkan kemampuan menyerap kerugian, pengukuran kebutuhan modal yang lebih mencerminkan profil risiko, serta penguatan penilaian kecukupan solvabilitas secara berkelanjutan," tulis OJK dalam siaran persnya, Sabtu (21/11/2026).
Perhitungan rasio solvabilitas berdasarkan POJK 18 Tahun 2026 mulai efektif pada laporan keuangan triwulan I-2027. OJK juga memperpanjang batas waktu penyampaian laporan rasio solvabilitas triwulanan selama 2027 menjadi paling lambat 45 hari setelah akhir triwulan.
Selain itu, sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi Ketentuan Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) akibat penerapan aturan baru ini baru diberlakukan mulai periode laporan triwulan I-2028.
Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum