NADIKABAR.COM — Chairman industri pertahanan dalam negeri Republikorp, Norman Joesoef mengatakan kerja sama pertahanan antara Indonesia, Qatar, Türkiye, dan Pakistan dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Badr Initiative dapat menguntungkan Indonesia dari segi penguatan pertahanan.
Menurut Norman, keuntungan yang akan dimiliki Indonesia yakni kesempatan untuk meningkatkan teknologi alutsista dalam negeri, peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta kualitas produksi industri pertahanan dalam negeri.
"Kerja sama ini membuka peluang produksi bersama, penelitian dan pengembangan, transfer teknologi, serta pelatihan teknis untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan dan membangun rantai pasok yang lebih tangguh," kata Norman dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.
Menurut Norman yang juga menghadiri penandatanganan kerja sama itu, keempat negara memiliki kapasitas yang dapat saling melengkapi, mulai dari pembiayaan dan investasi, teknologi dan rekayasa teknik, hingga manufaktur dan sumber daya manusia.
Pemanfaatan keunggulan tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kapabilitas industri secara lebih terarah, sesuai kebutuhan dan prioritas nasional masing-masing negara.
Selain itu, kata dia, keterlibatan pelaku industri juga sangat diperlukan untuk menerjemahkan kerangka program kerja sama Industri antarnegara.
Kolaborasi yang telah terjalin antara Republikorp dan Barzan Holdings dari Qatar merupakan salah satu contoh kemitraan industri yang dapat menjadi bekal untuk mendukung pengembangan kerja sama Industri pertahanan dalam kerangka Badr Initiative.
Dia berharap tindak lanjut kerja sama itu dapat menghasilkan manfaat konkret bagi seluruh negara peserta.
Sebelumnya, Indonesia, Turkiye, Qatar, dan Pakistan telah menandatangani "Memorandum Badr" untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan mengembangkan kemitraan strategis, Rabu (21/10).
Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye, Rabu, kesepakatan tersebut diteken di Doha, ibu kota Qatar, oleh pejabat pertahanan dari keempat negara.
Wakil Menteri Pertahanan RI Yusuf Jauhari, Menteri Pertahanan Nasional Turkiye Yasar Guler, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Negara untuk urusan Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani, dan Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif menjadi penandatangan kesepakatan tersebut.
Kepala Sekretariat Industri Pertahanan Turkiye Haluk Gorgun juga menandatangani kesepakatan tersebut bersama Menhan Guler.
Kesepakatan "Badr", yang berarti "bulan purnama", ditujukan untuk mendorong kerja sama dalam produksi militer, penguatan kapabilitas militer, dan dukungan kolaborasi dalam pelatihan, penelitian, dan pengembangan militer teknis.
Kementerian Pertahanan Turkiye menambahkan bahwa inisiatif tersebut akan mendorong pengembangan solusi dan sektor industri yang relevan dengan kemajuan pada sistem pertahanan modern.
Memorandum tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan peluang ekonomi bagi keempat pihak dengan mengombinasikan kapabilitas produksi militer masing-masing, meningkatkan integrasi dan memperkuat industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara sahabat.
Perjanjian itu juga diharapkan akan memperluas kerja sama militer antara keempat negara, memperdalam hubungan di sektor pertahanan, dan memperkuat kolaborasi multilateral untuk mendukung keamanan, stabilitas, dan tujuan bersama.
Menurut informasi yang diperoleh Anadolu, memorandum tersebut menetapkan model kerja sama dengan mekanisme dan prosedur kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dan akan berlaku setelah penandatanganan.
Keempat negara peserta, termasuk Indonesia, akan mendorong proyek bersama dalam produksi, saling berbagi teknologi, riset dan pengembangan, serta latihan militer teknis.
Adapun proses penentuan proyek bersama akan dilakukan melalui dua badan. Sebuah Badan Eksekutif akan mengidentifikasi proyek bersama antara keempat negara, sementara Badan Strategis akan menetapkan lini masa dan memberikan persetujuan proyek.
Badan-badan tersebut juga menetapkan tanggung jawab untuk penentuan dan persetujuan proyek, serta penetapan jadwal implementasi, untuk memastikan usulan yang ada terwujud secara konkret.
Sistem tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi proyek pertahanan dan dirgantara yang dapat dilakukan oleh keempat pihak, dengan hasil konkretnya diharap akan dapat disaksikan publik pada waktu mendatang.
Sementara itu menurut informasi yang diperoleh Anadolu, industri pertahanan Turkiye disebut akan memegang porsi terbesar dalam proyek-proyek bersama tersebut, mengingat pengembangan ekosistem selama beberapa tahun terakhir berhasil membuktikan kapabilitas Turkiye pada bidang tersebut.
Pendekatan Turkiye terhadap kemitraan tersebut tak akan sekadar memasok produk akhir, akan tetapi juga membantu pengembangan sumber daya para mitra serta infrastruktur industri pertahanan melalui produksi dan pengembangan bersama.
Memorandum tersebut juga akan menghimpun kapabilitas keempat negara yang saling melengkapi untuk membangun kapasitas pertahanan yang tangguh dan dapat berperan dalam keamanan dan stabilitas kawasan.
