NADIKABAR.COM — Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu menyoroti dugaan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium yang dinilai merugikan konsumen.
“Praktik pengoplosan beras SPHP menjadi beras premium secara ilegal menciptakan distorsi pasar yang serius,” kata Christiany dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menilai manipulasi beras bersubsidi tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tata niaga yang merugikan masyarakat berpenghasilan rendah serta mengganggu struktur pasar beras nasional.
Menurut dia, Komisi VI DPR RI memandang program SPHP bukan sekadar instrumen bantuan sosial, melainkan bagian dari strategi tata niaga nasional untuk menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok desil 1–5.
