Ia juga meminta Perum Bulog dan distributor resmi memperketat audit internal terhadap sistem distribusi SPHP untuk mencegah beras bersubsidi dialihkan kepada spekulan atau pihak yang mengambil keuntungan secara ilegal.

Christiany mengimbau Kementerian Perdagangan bersama seluruh pemangku kepentingan meningkatkan pengawasan pasar secara berkala guna menjaga tata niaga bahan pokok.

Ia menegaskan Komisi VI DPR RI akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk memanggil pihak-pihak terkait guna memastikan distribusi beras bersubsidi berjalan adil, transparan, dan terbebas dari praktik penyimpangan.