Di sektor persampahan, Pemprov DKI memberlakukan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 yang mewajibkan pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga. Jakarta juga berencana mereplikasi sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas dari Kota Baguio, Filipina, yang berjalan efektif hingga tingkat kelurahan.

"Mereka menerapkan sistem pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular hingga level Barangay yang setara dengan lurah di sini. Kita memiliki 267 kelurahan. Mungkin kita bisa mulai dari bawah ke atas (bottom-up), di mana masyarakat dapat mengelola sampah mereka sendiri yang dihasilkan setiap hari," kata Fadhilannisa.

Selain aspek lingkungan, Vijay menilai Jakarta perlu menetapkan indikator kelayakan huni (livability) yang terukur dengan mencontoh kota anggota CityNet lainnya, seperti Yokohama dan Seoul.

Adapun terkait kemacetan lalu lintas, Vijay menyarankan kombinasi antara perluasan kawasan ramah pejalan kaki dan pesepeda, peningkatan mutu angkutan umum, serta penerapan sistem kerja dari rumah (work from home).

Fadhilannisa pun menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu melalui kebijakan "Rabu Transum".

Kemudian, pemerintah daerah juga menggratiskan tarif transportasi publik bagi 15 golongan masyarakat, termasuk pelajar dan warga prasejahtera, untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.