NADIKABAR.COM — Fraksi Partai Golkar MPR RI mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah sebagai solusi pendanaan infrastruktur di daerah. Langkah ini dinilai perlu untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Daerah tidak mungkin bisa dibangun hanya mengandalkan APBN, dan APBN kita ruang fiskalnya sudah tidak terlalu besar lagi. Sementara pertumbuhan penduduk semakin besar, kebutuhan perekonomian semakin besar, tentunya harus ada sumber-sumber pembiayaan lainnya. Dan kami merasa bahwa sudah saatnya obligasi daerah harus dibuatkan undang-undangnya," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng pada acara Sarasehan Nasional di Gedung Nusantara IV Komplek MPR DPR, Rabu (18/11/2026).
Mekeng mengungkapkan penerbitan obligasi daerah atau municipal bond bukan merupakan instrumen baru secara global. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok, bahkan negara berkembang seperti Senegal dan Vietnam, telah menerbitkannya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi
"Obligasi daerah kalau di luar negeri sebutannya municipal bond. Banyak negara sudah menerbitkan municipal bond. Amerika Serikat salah satu negara terbesar yang menerbitkan obligasi daerah. Kemudian, Jepang, China, bahkan di Afrika. Sebuah negara kecil, Senegal, pun bisa menerbitkan obligasi daerah dan membangun daerahnya. Terakhir kami memantau Vietnam sudah menerbitkan obligasi daerah, dan belum lama sudah mencapai 1 miliar dolar," ungkapnya.
Mekeng menegaskan penerbitan obligasi daerah memiliki tingkat risiko gagal bayar (default) yang relatif rendah. Berdasarkan data dari 18 negara yang telah menerapkan instrumen pembiayaan tersebut, tingkat kemacetan pembayaran tercatat hanya 0,1 persen.
"Di dunia, dari 18 negara yang sudah menerbitkan obligasi daerah, yang macet hanya 0,1%. Jadi sangat kecil obligasi daerah itu macet karena dia langsung cantolannya kepada proyek. Jadi saya berharap ini merupakan milestone buat kita memproses percepatan pembangunan daerah, karena daerah sekarang boleh dibilang sudah teriak-teriak, transfer ke daerah sangat kecil, dan mereka butuh alternatif pembiayaan," sambungnya.
Mekeng menjelaskan penerbitan obligasi daerah tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, sumber pembayaran obligasi tersebut berasal dari pendapatan proyek yang dibiayai melalui penerbitan obligasi.
Beberapa proyek yang dapat menggunakan skema ini antara lain pembangunan rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, pengelolaan air (water management), hingga pengelolaan sampah (waste management).