Sari menilai obligasi daerah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat. Menurutnya, terdapat tiga pilar strategis dalam penerbitan obligasi dan sukuk daerah.
Pertama, mempercepat pembangunan proyek publik produktif (capital expenditure driver), seperti rumah sakit umum daerah, pengolahan air minum, sanitasi terpadu, hingga sentra logistik antardaerah.
Kedua, memperluas partisipasi investasi masyarakat sekaligus memperdalam pasar keuangan. Ketiga, mendorong peningkatan tata kelola pemerintah daerah (governance discipline).
Dengan persyaratan tersebut, Sari berharap obligasi daerah dapat mendorong pemerintah daerah meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan.
Lebih lanjut, Sari menyampaikan DPR RI akan menindaklanjuti naskah akademik RUU Obligasi Daerah melalui pembahasan bersama komisi terkait dan Badan Legislasi (Baleg).
Ia menegaskan, regulasi yang nantinya dibentuk harus dapat diterapkan, memberikan kepastian hukum bagi investor, menjaga ruang fiskal pemerintah daerah, serta melindungi kepentingan masyarakat luas.
"DPR RI siap bersinergi mengawal amanah naskah akademik ini demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.