"Obligasi daerah itu bisa diterbitkan basisnya adalah proyek, dan proyeknya itu pun harus bisa menghasilkan uang atau cash flow sehingga obligasi itu bisa dibayar dari proyek tersebut," jelasnya.

Mekeng juga membandingkan skema obligasi daerah dengan pinjaman pemerintah daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Menurutnya, kedua skema tersebut memiliki mekanisme pembayaran yang berbeda.

"Ini beda dengan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah melalui PT SMI yang langsung memotong Dana Alokasi Umum (DAU). Kalau obligasi daerah ini basisnya adalah proyek yang akan dibangun oleh daerah dan proyek tersebut harus bisa menghasilkan cash flow untuk membayar obligasi tersebut," tegasnya.

Pada kegiatan ini, Fraksi Partai Golkar MPR RI juga secara resmi menyerahkan naskah akademik RUU Obligasi Daerah kepada Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati. Naskah tersebut merupakan hasil penjaringan aspirasi di sembilan provinsi selama satu tahun terakhir.

"Inisiatif ini bukan sekadar penyerahan dokumen administratif antarlembaga legislatif, namun suatu wujud nyata diplomasi parlemen domestik, kolaborasi sinergis antara MPR sebagai pengawal konstitusi dan DPR sebagai pemegang mandat pembentukan undang-undang," katanya.

Sari menegaskan hingga kini sekitar 70 hingga 80 persen postur APBD di Indonesia masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, ruang gerak APBN memiliki prioritas nasional yang besar, mulai dari transisi energi hijau, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pemenuhan infrastruktur strategis nasional.

"Kita tidak bisa membiarkan kepala-kepala daerah kita terbelenggu dalam pola pikir business as usual. Hanya menunggu kucuran dana transfer atau terpaksa harus memangkas belanja modal ketika likuiditas fiskal nasional sedang mengetat. Untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat di daerah, kita membutuhkan terobosan pembiayaan inovatif atau innovative financing," katanya.