NADIKABAR.COM — Fraksi Partai Golkar MPR RI mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah sebagai solusi pendanaan infrastruktur di daerah. Langkah ini dinilai perlu untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Daerah tidak mungkin bisa dibangun hanya mengandalkan APBN, dan APBN kita ruang fiskalnya sudah tidak terlalu besar lagi. Sementara pertumbuhan penduduk semakin besar, kebutuhan perekonomian semakin besar, tentunya harus ada sumber-sumber pembiayaan lainnya. Dan kami merasa bahwa sudah saatnya obligasi daerah harus dibuatkan undang-undangnya," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng pada acara Sarasehan Nasional di Gedung Nusantara IV Komplek MPR DPR, Rabu (18/11/2026).

Mekeng mengungkapkan penerbitan obligasi daerah atau municipal bond bukan merupakan instrumen baru secara global. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok, bahkan negara berkembang seperti Senegal dan Vietnam, telah menerbitkannya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi

"Obligasi daerah kalau di luar negeri sebutannya municipal bond. Banyak negara sudah menerbitkan municipal bond. Amerika Serikat salah satu negara terbesar yang menerbitkan obligasi daerah. Kemudian, Jepang, China, bahkan di Afrika. Sebuah negara kecil, Senegal, pun bisa menerbitkan obligasi daerah dan membangun daerahnya. Terakhir kami memantau Vietnam sudah menerbitkan obligasi daerah, dan belum lama sudah mencapai 1 miliar dolar," ungkapnya.

Mekeng menegaskan penerbitan obligasi daerah memiliki tingkat risiko gagal bayar (default) yang relatif rendah. Berdasarkan data dari 18 negara yang telah menerapkan instrumen pembiayaan tersebut, tingkat kemacetan pembayaran tercatat hanya 0,1 persen.

"Di dunia, dari 18 negara yang sudah menerbitkan obligasi daerah, yang macet hanya 0,1%. Jadi sangat kecil obligasi daerah itu macet karena dia langsung cantolannya kepada proyek. Jadi saya berharap ini merupakan milestone buat kita memproses percepatan pembangunan daerah, karena daerah sekarang boleh dibilang sudah teriak-teriak, transfer ke daerah sangat kecil, dan mereka butuh alternatif pembiayaan," sambungnya.

Mekeng menjelaskan penerbitan obligasi daerah tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, sumber pembayaran obligasi tersebut berasal dari pendapatan proyek yang dibiayai melalui penerbitan obligasi.

Beberapa proyek yang dapat menggunakan skema ini antara lain pembangunan rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, pengelolaan air (water management), hingga pengelolaan sampah (waste management).

"Obligasi daerah itu bisa diterbitkan basisnya adalah proyek, dan proyeknya itu pun harus bisa menghasilkan uang atau cash flow sehingga obligasi itu bisa dibayar dari proyek tersebut," jelasnya.

Mekeng juga membandingkan skema obligasi daerah dengan pinjaman pemerintah daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Menurutnya, kedua skema tersebut memiliki mekanisme pembayaran yang berbeda.

"Ini beda dengan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah melalui PT SMI yang langsung memotong Dana Alokasi Umum (DAU). Kalau obligasi daerah ini basisnya adalah proyek yang akan dibangun oleh daerah dan proyek tersebut harus bisa menghasilkan cash flow untuk membayar obligasi tersebut," tegasnya.

Pada kegiatan ini, Fraksi Partai Golkar MPR RI juga secara resmi menyerahkan naskah akademik RUU Obligasi Daerah kepada Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati. Naskah tersebut merupakan hasil penjaringan aspirasi di sembilan provinsi selama satu tahun terakhir.

"Inisiatif ini bukan sekadar penyerahan dokumen administratif antarlembaga legislatif, namun suatu wujud nyata diplomasi parlemen domestik, kolaborasi sinergis antara MPR sebagai pengawal konstitusi dan DPR sebagai pemegang mandat pembentukan undang-undang," katanya.

Sari menegaskan hingga kini sekitar 70 hingga 80 persen postur APBD di Indonesia masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, ruang gerak APBN memiliki prioritas nasional yang besar, mulai dari transisi energi hijau, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pemenuhan infrastruktur strategis nasional.

"Kita tidak bisa membiarkan kepala-kepala daerah kita terbelenggu dalam pola pikir business as usual. Hanya menunggu kucuran dana transfer atau terpaksa harus memangkas belanja modal ketika likuiditas fiskal nasional sedang mengetat. Untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat di daerah, kita membutuhkan terobosan pembiayaan inovatif atau innovative financing," katanya.

Sari menilai obligasi daerah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat. Menurutnya, terdapat tiga pilar strategis dalam penerbitan obligasi dan sukuk daerah.

Pertama, mempercepat pembangunan proyek publik produktif (capital expenditure driver), seperti rumah sakit umum daerah, pengolahan air minum, sanitasi terpadu, hingga sentra logistik antardaerah.

Kedua, memperluas partisipasi investasi masyarakat sekaligus memperdalam pasar keuangan. Ketiga, mendorong peningkatan tata kelola pemerintah daerah (governance discipline).

Dengan persyaratan tersebut, Sari berharap obligasi daerah dapat mendorong pemerintah daerah meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan.

Lebih lanjut, Sari menyampaikan DPR RI akan menindaklanjuti naskah akademik RUU Obligasi Daerah melalui pembahasan bersama komisi terkait dan Badan Legislasi (Baleg).

Ia menegaskan, regulasi yang nantinya dibentuk harus dapat diterapkan, memberikan kepastian hukum bagi investor, menjaga ruang fiskal pemerintah daerah, serta melindungi kepentingan masyarakat luas.

"DPR RI siap bersinergi mengawal amanah naskah akademik ini demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.