NADIKABAR.COM — Pemerintah akan mewajibkan pengusaha untuk menyetor Dana Cadangan Pesangon pekerja ke lembaga pengelola yang dibentuk pemerintah.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Setelah lembaga pengelola ditunjuk, perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai menitipkan dana pesangon itu.

Berdasarkan Pasal 253 UU 27/2026, pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Kewajiban ini dikecualikan bagi pengusaha mikro kecil.

Kemudian, Pasal 254 UU 27/2026 mengatur dana tersebut berasal dari aset pengusaha yang dicadangkan dalam neraca keuangan perusahaan, dana tersebut kemudian ditempatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk dan dicatat sebagai aset pekerja bersangkutan.

Skema penyiapan dana cadangan pesangon ini sebenernya bukan barang baru. Sejumlah negara memiliki skema untuk menyiapkan dana pesangon atau kompensasi akhir masa kerja pekerja sejak hubungan kerja masih berlangsung.

Dilansir dari berbagai sumber, mekanisme yang diterapkan beragam, mulai dari setoran bulanan perusahaan ke dana khusus hingga rekening simpanan atas nama pekerja.

Melalui sistem pesangon baru atau Abfertigung Neu, perusahaan wajib menyetorkan 1,53 persen dari gaji pekerja setiap bulan ke dana pesangon pekerja.