NADIKABAR.COM — Pemerintahan Indonesia tidak hanya dijalankan oleh kementerian. Ada pula lembaga pemerintah nonkementerian yang menangani urusan khusus, mulai dari pengelolaan arsip, pengawasan obat dan makanan, pengembangan riset, hingga penanggulangan bencana.
Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu menjalankan tugas pemerintahan di bidang tertentu. Kedudukan, tugas, dan kewenangannya diatur melalui peraturan perundang-undangan. Namun, perlu dibedakan bahwa tidak semua badan atau lembaga di luar kementerian otomatis termasuk LPNK secara hukum.
Berikut daftar 33 lembaga yang kerap dirangkum sebagai lembaga pemerintahan nonkementerian di Indonesia, beserta fungsi singkatnya berdasarkan informasi yang tersedia per Oktober 2026.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI): mengelola arsip nasional dan menjaga pelestarian dokumen bersejarah.
Badan Keamanan Laut (Bakamla): melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.
Badan Pangan Nasional (Bapanas): mengoordinasikan kebijakan pangan, termasuk ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan.
Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN): menjalankan fungsi pengaturan dan pembinaan sesuai kewenangannya terhadap BUMN.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN): mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir agar memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): menyusun dan mengoordinasikan perencanaan pembangunan nasional.
Badan Karantina Indonesia (Barantin): mencegah masuk dan menyebarnya hama, penyakit hewan, ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas): menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan dalam keadaan darurat.
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf): mendukung pengembangan ekosistem dan potensi ekonomi kreatif.
Badan Gizi Nasional (BGN): melaksanakan tugas pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional.
