Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH): mendukung pelaksanaan kebijakan pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): mengawasi keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan.
Badan Pusat Statistik (BPS): menyediakan statistik resmi untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan riset serta inovasi nasional.
Badan Standardisasi Nasional (BSN): mengembangkan standardisasi dan mendukung penerapan Standar Nasional Indonesia.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): menjalankan kebijakan keamanan siber dan persandian negara.
Lembaga Administrasi Negara (LAN): mengembangkan administrasi negara, kompetensi ASN, dan kebijakan terkait.
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas): menyelenggarakan pendidikan dan kajian strategis untuk memperkuat ketahanan nasional.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): mengembangkan kebijakan dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas): mengembangkan perpustakaan, mengelola koleksi nasional, dan meningkatkan budaya baca.
Mengapa lembaga-lembaga ini penting?
Keberadaan lembaga khusus memungkinkan pemerintah menangani urusan teknis dengan fokus dan keahlian yang lebih spesifik. Informasi cuaca dari BMKG, data statistik dari BPS, hingga pengawasan obat oleh BPOM merupakan contoh layanan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
Meski demikian, daftar di atas merupakan rangkuman nama lembaga dan badan yang sering dikelompokkan sebagai lembaga nonkementerian, bukan daftar hukum yang menyatakan seluruhnya memiliki status LPNK yang sama. Perubahan nomenklatur dan restrukturisasi pemerintahan dapat memengaruhi nama, kedudukan, serta pembagian tugas lembaga tertentu. Karena itu, status hukum terbaru setiap lembaga sebaiknya diperiksa melalui peraturan resmi.
